Bahas Situasi Kamtibmas, Kapolri Gelar Vicon Dengan Polda Se Indonesia

Kepala Kepolisian Resor Way Kanan  AKBP Andy Siswantoro  mengikuti video conference (Vicon) bersama Kapolri dalam rangka membahas situasi Kamtibmas Terkini, di ruang Vicon Polres Way Kanan. Rabu (11/9).

Turut hadir pada Vicon tersebut Wakapolres Way Kanan Kompol Fanny Indrawan bersama pejabat utama dan anggota Polres Way Kanan.

Vicon dipimpin Kapolri Jenderal Polisi Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D. guna membahas situasi kamtibmas nasional terkini di negeri ini pada hari Selasa (10/9/2019) pukul 10.00 lalu.

Setiap wilayah baik Polda maupun Polres perlu untuk meningkatan kesiapsiagaan dan upaya-upaya koordinasi dengan para mahasiswa dari Papua untuk tidak terpengaruh dengan adanya provokasi provokasi yang sengaja atau diciptakan untuk mengganggu situasi keamanan Negara saat ini.

Kapolri meminta kepada seluruh Polda dan Polres se Indonesia agar pihaknya berkomunikasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh daerah untuk mengantisipasi hal tersebut.

Diantisipasi aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh daerah, tokoh agama,  secara komprehensif. Kalau enggak settingnya akan terus digulirkan sama kelompok kelompok yang tidak bertanggungjawab,” ucap Kapolri.

Kapolri kembali mengingatkan tujuannya adalah dibawa pada Sidang HAM yang akan berlangsung di Jenewa, Swiss, pada 9 September dan Sidang Umum PBB pada 23-24 September di New York.

“Yang mendesain ini tidak hanya di dalam negeri tapi luar negeri juga. Karena targetnya mereka tetap agenda internasional menjadi perhatian dari kelompok tersebut,” ujarnya.

Kelompok tersebut, kata Kapolri, ingin memunculkan isu-isu terkait Papua yang dapat ditarik ke pembahasan internasional

Agenda setting itulah yang akan mereka desain memunculkan isu-isu Papua, isu tentang HAM, isu kerusuhan, isu rasisme, itu diangkat kelompok tersebut meski enggak ada agenda tentang itu,” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan, dari sisi internasional, kelompok tersebut ingin membawanya ke Sidang PBB, sedangkan untuk di dalam negeri ingin dibawa pada momentum 1 Desember.

“Itu harus betul-betul diantisipasi secara maksimal,” tuturnya.

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

3 × one =