https://tribratanews.lampung.polri.go.id. Dekatkan diri dengan masyarakat, jajaran Polres Lampung Tengah, Polda Lampung kembali menggelar Jum’at curhat di Balai Kampung Wates, Kecamatan Bumiratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah. Jum’at (1/9/2023).
Kegiatan yang dikemas dengan suasana dialog antara warga dengan jajaran polri itu agar Kapolres Lampung Tengah AKBP Andik Purnomo Sigit, S.H., S.I.K., M.M selaku pimpinan tertinggi Polres Lampung Tengah bisa mendengar langsung permasalahan dari masyarakat langsung, khususnya mengenai situasi Kamtibmas terkini diwilayah Bumiratu Nuban.
Kapolres mengatakan bahwa “Jumat Curhat” sendiri, merupakan program prioritas bapak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang dilaksanakan dari tingkat Polda, Polres, hingga Polsek diseluruh Indonesia.
“Kegiatan Jumat Curhat merupakan agenda rutin Polres Lampung Tengah maupun Polsek jajaran. Kami berkeliling menyambangi warga di setiap Kecamatan untuk mendengar langsung curhatan warga, termasuk memberi saran dan masukan atas hal yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Kami berharap, melalui program Jum’at Curhat komunikasi yang aktif bersama seluruh elemen masyarakat bisa membuat kehadiran Polri di setiap aktivitas masyarakat bisa bermanfaat,” tambahnya.
Dalam sesi diskusi, masyarakat Kecamatan Bumiratu Nuban mengeluhkan masalah kepemilikan surat tanah ganda.
Kondisi tersebut kerap dialami masyarakat mengatasnamakan adat, bahkan dari transaksi jual beli dengan harga murah.
Sehingga banyak yang berujung konflik sengketa lahan hingga merugikan salah satu pihak.
Tujiono selaku warga Kampung Tulang kakan mengatakan, masalah kepemilikan surat tanah ganda kerap terjadi di masyarakat.
Kebanyakan, tanah yang bersengketa karena surat tanah ganda adalah lahan pertanian dan perkebunan.
Kepemilikan surat tanah ganda kerap menjadi polemik dan tak jarang menimbulkan perpecahan hingga kerusuhan.
"Banyak kasus saya lihat, mulanya warga beli tanah dengan harga murah, namun ujungnya berakhir sengketa," katanya.
Tujiono menambahkan, tak hanya satu orang, bahkan banyak masyarakat yang terjerat sengketa saat diketahui bahwa tanah yang ia beli sudah dimiliki oleh orang lain.
"Kedua surat tanah sama-sama diklaim sah, jadi banyak masyarakat yang bingung dan bertikai tanpa tahu pasti bagaimana penyelesaiannya," katanya.
Menyikapi pertanyaan warga soal tanah, Kapolres Lampung Tengah AKBP Andik Purnomo Sigit menekankan bahwa masyarakat jangan asal klaim tanah dan jangan jual beli sembarangan.
Sebab, dirinya membenarlan banyak kasus sengketa tanah berawal dari jual beli tanah dengan harga murah.
Tanpa tahu, tanah yang dibelinya adalah tanah yang punya riwayat atau statusnya milik negara.
"Seperti contoh sengketa tanah di Kecamatan Anak Tuha, masyarakat 3 Kampung yang mengklaim tanah adat bersengketa dengan PT BSA yang sudah jelas punya HGU atas tanah tersebut," ujar Kapolres.
Sehingga, kapolres meminta masyarakat cermat melihat riwayat tanah dan cek dulu sebelum membeli tanah.
Terutama apabila di suatu daerah ada yang menjual tanah dan mengatakan bahwa riwayatnya dulu adalah tanah adat.
Hal itu perlu diperiksa terlebih dahulu surat tanahnya dan perlu diselidiki asal usulnya.
"Banyak yang tertipu, aslinya tanah HGU tapi masyarakat malah menjualnya dengan alasan dulunya tanah nenek moyang," katanya.
Sehingga, agar masyarakat terhindar dari sengketa, lebih baik cermat sebelum memiliki sebidang tanah, Agar tidak ada masalah di kemudian hari.
Serta supaya kepemilikan jelas dan tidak ada orang atau bahkan perusahaan yang mengklaim tanah hingga berkonflik.
"Saat ini untuk masyarakat jika ada yang akan membeli Sebidang tanah agar harus lebih teliti lagi untuk mencari riwayat dan status tanah Tersebut, demi menjaga terjadi konflik di kemudian hari dan berujung tindak pidana,Ujar Kapolres Lampung Tengah ,” ungkapnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan dialog interaktif bersama masyarakat dan ditutup dengan foto bersama.