https://tribratanews.lampung.polri.go.id. Jakarta. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggandeng TNI-Polri dalam penyaluran suplai logistik Pemilu 2024 di daerah rawan konflik. Tidak hanya rawan konflik, TNI-Polri juga diminta membantu penyaluran pada wilayah 3T (terdalam, terluar, tertinggal).
"Kami bekerja sama dengan TNI-Polri, dukungan distribusinya terutama di daerah-daerah terdalam, terluar yang sulit diakses. TNI dan Polri yang punya armada, peralatan yang mampu menembus serta personil yang tangguh untuk membantu proses distribusi," ujar Komisioner KPU Yulianto Sudrajat dalam keterangan persnya, Selasa (8/8/23).
Yulianto mengatakan, KPU tidak ingin penyaluran logistik Pemilu 2024 berantakan. Ia berharap, H-1 pemungutan suara, seluruh logistik sudah lengkap tersalurkan di semua TPS di Indonesia
"Sehingga distribusi logistik bisa tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenisnya, sampai ke TPS H-1 hari pemungutan suara. Kita koordinasikan dengan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memetakan jalur logistik," ucap Yulianto.
Selain itu, menurut Yulianto, pemetaan titik pendistribusian logistik sangat berpengaruh pada efisiensi waktu. Oleh sebab itu, pemetaan penyaluran logistik sudah jauh-jauh hari dilakukan KPU Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota.
"Perusahaan percetakan katakanlah, titik-titiknya di mana, sehingga proses dari pelabuhan, dari bandara itu butuh waktu makan berapa lama. Koordinatnya di mana, sudah dipetakan, di samping KPU Kabupaten/Kota secara mandiri bertanggung jawab distribusi logistik H-1 ke TPS," ujar Yulianto