TribrataNewsPolriLampung-Surabaya - Kapolri Jenderal Polisi
Listyo Sigit Prabowo menutup Rakernis Logistik Polri dan Korps Lalu Lintas
(Korlantas) Polri di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (26/3/2022).
Sigit
mengapresiasi kepada stakeholder terkait baik kepala daerah, BUMN dan lembaga
lainnya yang sudah membantu dalam mengembangkan sistem electronic traffic law
enforcement atau ETLE nasional karena menjadi program unggulan kepolisian.
Ke
depan kata Sigit, pihaknya akan terus mengembangkan kepatuhan masyarakat di
jalan raya dan bagaimana mengurangi risiko kecelakaan yang mengakibatkan
fatalitas korban.
"Kita
juga mengembangkan konsep smart city yang diintegrasikan dengan sistem di command Center Polri. Kami
integrasikan dengan pelayanan di pemda, rumah sakit dan stakeholder
lainnya," kata Sigit.
Mantan
Kabareskrim Polri ini mengungkapkan dengan terintegrasinya pelayanan tersebut
seluruh stakeholder diharapkan dapat memberikan pelayanan cepat.
Sigit
juga berharap program ETLE dan pelayanan berbasis digital bisa terus
dikembangkan sehingga tingkat kecelakaan menurun dan pelayanan semakin baik
sesuai harapan masyarakat.
"Kedepan
kita akan terus mengembangkan pelayanan berbasis digital untuk kemudahan
masyarakat," ujar Sigit.
Terkait
dengan Rakernis Slog, Sigit menekankan soal '7 Tepat' dalam proses pengadaan
barang dan jasa. Adapun '7 Tepat' yakni, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Mutu
atau Tepat Kualitas, Tepat Harga, Tepat Guna atau Tepat Pemakaian, Tepat
Tempat, dan Tepat Jenis.
"Pengadaan
(bekal umum, peralatan, dan Faskon) Polri harus memperhatikan 7 tepat sehingga
barang/jasa bisa digunakan secara efektif dan tepat serta mendorong pelaksanaan
tugas Polri dengan optimal," ucap Sigit.
Lebih
dalam, Sigit juga menekankan, jajaran Slog Polri juga harus mengawal kebijakan
Pemerintah soal Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN).
Menurutnya, fokus Pemerintah saat ini melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi
dengan mendorong penggunaan produk dalam negeri.
Oleh
karena itu, Sigit meminta kepada Slog Polri untuk mengutamakan produk dalam
negeri pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan Polri sampai dengan
mencapai target maksimal 70 persen. Lalu, meningkatkan disiplin penginputan
data perencanaan belanja pada aplikasi SIRUP dan e-kontrak yang benar dan dapat
dipertanggungjawabkan.