TribrataNewsPolriLampung-Panglima TNI
Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Menteri Kesehatan Budi
Gunadi Sadikin dan Kepala BNPB Letjen Ganip Warsito melanjutkan rangkaian
kunjungan kerjanya ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Rombongan
meninjau vaksinasi massal Covid-19 di Gedung Serba Guna Lanud Adi Sutjipto yang
menargetkan 1.000 orang disuntik vaksin.
Dalam
kesempatan itu, Sigit mengaku siap untuk memfasilitasi seluruh elemen
masyarakat yang ingin mengadakan kegiatan vaksinasi massal. Menurutnya, hal itu
sebagai upaya untuk akselerasi pembentukan Herd Immunity atau kekebalan
kelompok terhadap virus corona.
"Apabila
ada masayarakat berminat untuk mengadakan vaksinasi, TNI-Polri akan membantu
untuk memberikan fasilitas dan menyiapkan vaksin sehingga akselerasi
terbentuknya Herd Immunity segera tercapai," kata Sigit di Lanud Adi
Sutjipto, Yogyakarta, Kamis (8/7/2021).
Mantan
Kapolda Banten ini juga mengajak elemen masyarakat ataupun mahasiswa yang
menempuh jurusan Kedokteran di DIY, untuk turut serta dan berperan aktif dalam
proses vaksinasi massal tersebut.
Sigit
berpandangan, semakin banyak kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat, maka
target dari Pemerintah untuk menciptakan Herd Immunity bakal segera terealisasi
dengan segera.
"Oleh
karena itu, dalam kesempatan ini seperti di Yogya banyak sekali Universitas
seperti Kedokteran atau tempat lain yang memang memilik tenaga kesehatan,
dipersilahkan bagi yang mau bergabung dan mau membantu kegiatan vaksinasi yang
diadakan oleh pemerintah baik TNI-Polri dan Dinkes setempat," papar mantan
Kabareskrim Polri ini.
Usai
meninjau vaksinasi itu, rombongan menuju pos penyekatan Prambanan, Yogyakarta,
yang berlokasi di Jalan Solo TWC, Yogyakarta.
Pada
kesempatan itu, Sigit kembali memberikan sosialisasi dan edukasi kepada
masyarakat soal perlunya dilakukan kebijakan penyekatan. Menurutnya, hal itu
sebagai strategi untuk menekan mobilitas masyarakat, sehingga dapat memutus
mata rantai penyebaran virus corona.
"Upaya
yang kami laksanakan salah satunya adalah pembatasan mobilitas karena salah
satu kunci penanganan Covid-19 yaitu pembatasan mobilitas," ujar mantan
Kadiv Propam Polri ini.
Dari
hasil tinjauannya, kata Sigit, dalam proses penyekatan belakangan masih
ditemukan kemacetan dan kepadatan. Namun, menurut Sigit, kejadian di awal
kebijakan itu lantaran masih ada warga yang belum memahami soal kategori
esensial dan kritikal terkait syarat pelaku perjalanan.
Setelah
dilakukan sosialisasi yang masif saat ini
masyarakat sudah jauh lebih memahami soal kategori sektor tersebut.
Serta, adanya kesadaran bahwa apa yang dilakukan ini berdasarkan tujuan untuk
menyelamatkan seluruh rakyat Indonesia.
"Oleh
karena itu, perlu di sosialisasikan dan hari ini Alhamdulillah masyarakat
perlahan sudah mulai paham bahwa yang boleh bekerja yang esensial dan kritikal.
Semua yang kami lakukan ini adalah demi keselamatan rakyat," tutup Sigit.