Korlantas Polri Raih Penghargaan Atas Peran Aktif Kelancaran Arus Mudik 2024

12/07/2024 16:40:00 WIB 1.455

https://tribratanews.lampung.polri.go.id. Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri meraih penghargaan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi atas peran aktif dalam pengamanan dan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2024.

Menhub Budi Karya Sumadi menyerahkan langsung penghargaan kepada Kakorlantas Polri Irjen Pol. Aan Suhanan pada Rakornis 2024 Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Jakarta, Rabu (10/7).

Menurut Menhub, pemberian penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas dukungan yang diberikan pemangku kepentingan dalam keberhasilan penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2024.

“Saya berterima kasih kepada semua sektor, karena lalu lintas adalah tanggung jawab kita bersama dari Dinas Perhubungan, Kementerian PU, Kementerian PMK, Korlantas, Kemenkes, hingga BUMN. Semua usaha yang dilakukan adalah agar kita bisa bersinergi,” ungkap Budi Karya.

Lebih lanjut, keberhasilan penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun 2024 ini menunjukkan upaya perbaikan pelayanan dan fasilitas mudik yang memberikan hasil positif bagi masyarakat.

“Kita berhasil menyelesaikan mudik secara bersama dengan tingkat kepuasan dari mudik tahun lalu sebesar 89% dan tahun ini 90,5%,” katanya.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa sebagai petugas negara, harus memastikan bahwa konektivitas di darat berjalan lebih baik di seluruh Indonesia. Hal ini sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang, dan meningkatkan perekonomian nasional.

“Pertama, meningkatkan kualitas infrastruktur baik sarana dan prasarana. Kedua, berkaitan dengan teknologi. Teknologi ini bukan lagi alternatif tetapi keharusan,” ungkapnya.

“Ketiga, meningkatkan SDM dan yang keempat, kolaborasi. Jangan berpikir kita yang paling hebat, kita harus minta tolong kepada Polisi, PU, Kementerian Keuangan, dan BUMN secara bersama-sama,” sambungnya.

Apresiasi dan penghargaan juga diberikan kepada seluruh stakeholder terkait, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, PT Jasa Raharja, PT Jasa Marga, PT ASDP, dan PT Dharma Lautan Utama.

Sumber https://humas.polri.go.id

Share this post